Menlu Retno Sebut Junta Myanmar Abaikan Konsensus ASEAN

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan sampai saat ini pemerintah Myanmar yang dikuasai militer tidak kunjung menerapkan lima poin konsensus Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang disampaikan seratus hari lalu.

Padahal kesepakatan para pemimpin negara ASEAN menyepakati konsensus itu dalam pertemuan di Jakarta pada April lalu untuk mencari jalan keluar atas konflik politik di Myanmar.

"Seratus hari sudah berlalu sejak ALM (ASEAN Leaders Meeting) di Jakarta berlangsung, saya terus terang sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan signifikan dari implementasi kelima konsensus tersebut," kata Retno dalam jumpa pers virtual dari Washington D.C, Amerika Serikat, Senin (2/8).

"Indonesia berharap Myanmar menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan special envoy. Special Envoy harus segera dapat akses penuh terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugas di Myanmar," paparnya menambahkan.

Retno mengatakan rapat menlu negara ASEAN secara virtual molor hingga lima jam karena membahas situasi Myanmar.

Pembahasan yang alot dalam rapat itu menurut Retno adalah soal penunjukan utusan khusus ASEAN yang akan menyelidiki dan menganalisis langsung situasi dan kondisi di Myanmar. penunjukan utusan khusus itu merupakan salah satu poin yang tertuang dalam lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar.

Dalam pertemuan itu Retno menegaskan penunjukan utusan khusus harus segera diputuskan ASEAN. Selain itu, ia menuturkan utusan khusus ASEAN soal Myanmar harus segera diberikan mandat yang jelas dan mendapat akses penuh dan bebas selama meninjau situasi di Myanmar.

Retno mengatakan Indonesia juga menuntut militer Myanmar berkomitmen mendukung tugas utusan khusus ASEAN nanti dalam melakukan tugasnya.

"Sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive," papar Retno.

Lima poin konsensus soal Myanmar disepakati negara ASEAN, termasuk Myanmar, dalam pertemuan pemimpin negara Asia Tenggara di Jakarta pada April lalu. Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Lima poin konsensus itu terdiri dari pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, segera mulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Sampai saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan komunitas internasional. Di Myanmar, aparat keamanan masih menghadapi para pedemo anti-kudeta dan warga sipil dengan kekerasan.

[Gambas:Video CNN]

Baru-baru ini, junta militer Myanmar juga memutuskan memperpanjang masa darurat militer dan baru akan menggelar pemilihan umum pada Agustus 2023. Keputusan itu menandakan bahwa junta militer Myanmar mengingkari janjinya ketika melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

(rds/ayp)